Pages Navigation Menu

Gudang makalah gratis - Kumpulan Makalah Pajak, GCG, dan Akuntansi

cover makalah pajak

Update Peraturan Perpajakan 2013

Oleh : on Jun 4, 2013 in Makalah Pajak | 0 comments

Topik Makalah : ”Update Peraturan Perpajakan 2013” Kategori : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Pajak sesuai kenyataan yang kita lihat saat ini, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam segala hal. Bahkan ada pepatah yang mengatakan “tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali mati dan pajak.” Akan tetapi, meski merupakan sesuatu yang pasti, pajak juga merupakan sesuatu yang dinamis dan setiap waktu selalu terdapat perubahan. Sebagai warga negara, subjek pajak, dan wajib pajak, kita harus bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Hal ini menyangkut kepentingan kita untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita dengan baik. Makalah ini, mengulas secara komprehensif tentang perubahan-perubahan terkini mengenai perpajakan tahun 2013. Sistematika pembahasannya mencakup hal-hal di bawah ini. BAB I Update PPh Pasal 21 I.1. Perbedaan Pengertian I.2. Pemotong Pajak I.3. Penghasilan yang Terkait dengan...

Read More

Tax Planning Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Pajak | 0 comments

Topik Makalah : “Tax Planning Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi“ Kategori Makalah : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Umumnya perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya,...

Read More

Download Makalah Mengenal Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Pajak | 1 comment

Topik Makalah : “Mengenal Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi“ Kategori Makalah : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya, seseorang yang memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif disebut sebagai Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh. Makalah ini mengupas detail perpajakan secara umum dan khususnya mengenai pajak penghasilan bagi orang pribadi. Pembahasannya mencakup hal-hal berikut ini. BAB I Mengenal Pajak I.1. Pengertian Hukum Pajak I.2. Fungsi Pajak I.3. Perbedaan Pajak dengan Jenis Pungutan Lainnya I.4. Perlawanan terhadap Pajak I.5. Pembagian Hukum Pajak I.6. Jenis dan Pembagian Pajak I.7. Cara Pemungutan Pajak I.8. Tarif Pajak I.9....

Read More

Grey Area and Tax Planning

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Pajak | 0 comments

Topik Makalah : “Grey Area dan Tax Planning“ Kategori Makalah :Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Di dalam Wikipedia sebuah free encyclopedia yang bisa diakses melalui internet, istilah loophole dapat mengacu pada beberapa hal seperti: – Embrasure (lubang tempat menembak) atau a slit in a castle wall (celah di dinding kastil); – A weakness in a law that allows it to be circumvented (suatu kelemahan hukum yang memungkinkan untuk dibelak-belokkan. Sementara itu, secara terminologis, loophole di Wikipedia diartikan sebagai ”a hole in the wall of a structure, usually makeshift, with the purpose of allowing a weapon to be fired from within while still protected by the wall from enemy fire”. Definisi non militer yang sering dipakai adalah ”an incomplete or improperly worded section of a legal document that may be used to...

Read More

Bentuk Usaha Tetap dan Pajak International

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Pajak | 2 comments

Topik Makalah : “Bentuk Usaha Tetap dan Pajak International” Kategori : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Aspek perpajakan internasional yang ada dalam UU PPh (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) adalah merupakan cerminan sikap Pemerintah Indonesia dalam menentukan hak pemajakannya terhadap transaksi antar bangsa, baik itu inbound transaction maupun outbound transaction. Pada inbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak luar negeri (non-resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di Indonesia. Sementara itu, pada outbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak dalam negeri (resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di luar Indonesia. Makalah ini membahas secara komprehensif mengenai perpajakan internasional. Pembahasannya mencakup hal-hal berikut ini. BAB I Perpajakan Internasional...

Read More

Download Makalah Update Seputar Faktur Pajak dan Peraturan PPN

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Pajak | 0 comments

Topik Makalah :”Update Seputar Faktur Pajak Dan Peraturan PPN” Kategori Makalah : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dikenalkan oleh Carl Frederich Von Siemens, seorang Industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. PPN memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan (PPn), yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 April 1985. Karakter tersebut di antaranya (a) pajak objektif; (b) pajak tidak langsung; (c) multi stage tax; (d) menggunakan faktur pajak; dan (e) pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Pengenaan PPN memiliki mekanisme secara umum dan khusus. Mekanisme secara umum adalah mekanisme yang digunakan oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memperhitungkan pajak yang dipungut (Pajak Keluaran) dengan pajak yang telah dibayar (Pajak Masukan) pada akhir masa pajak. Mekanisme secara khusus adalah mekanisme...

Read More
Page 1 of 212

Post to Feed