Pages Navigation Menu

Gudang makalah gratis - Kumpulan Makalah Pajak, GCG, dan Akuntansi

Welcome to Gudang-makalah.com!

Akuntansi dan Pajak Untuk Industri Kelapa Sawit

Oleh : on Jun 24, 2013 in Makalah Akuntansi Pajak | 4 comments

Topik Makalah : ”Akuntansi Dan Pajak Untuk Industri Kelapa Sawit” Kategori : Akuntansi Perpajakan Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Jika mendengar tentang kelapa sawit, yang pertama kali tergambar di pikiran kita adalah uang logam Rp.1000 atau minyak sayur. Dikutip dari alamat situs http://kampongpergam.wordpress.com/2010/01/24/tentang-minyak-kelapa-sawit-crude-palm-oil, kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/ industri berupa pohon batang lurus dari famili Palmae. Tanaman tropis ini dikenal sebagai penghasil minyak sayur dan berasal dari Afrika Barat. Walaupun begitu, saat ini kelapa sawit merupakan barang yang akrab dan identik dengan Indonesia. Tiidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun bahwa saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Perkebunan sawit menghampar hampir di sepanjang nusantara, mulai dari Aceh sampai Irian Jaya. Karena itu, wajar dan sudah seharusnya jika industri kelapa sawit menjadi industri yang diperhatikan tata kelolanya, termasuk dalam aspek akuntansi dan perpajakannya. Makalah ini secara komprehensif membahas aspek akuntansi dan pajak. Sistematika pembahasannya mencakup hal-hal di bawah ini. Untuk memahami aspek akuntansi dan pajak secara baik, diperlukan pemahaman industri kelapa sawit secara baik pula. Untuk itu, pembaca akan diarahkan untuk mendalami seluk beluk bisnis kelapa sawit. BAB I SEKILAS TENTANG INDUSTRI KELAPA SAWIT I.1. Sejarah Perkebunan Kelapa Sawit I.2. Fisiologi Kelapa Sawit I.3. Syarat Hidup Kelapa Sawit I.4. Tipe Kelapa Sawit I.5. Hasil tanaman I.6. Aspek Legal Perkebunan Kelapa Sawit I.7. Tahapan Membangun Perkebunan Kelapa Sawit I.8. Proses Pengolahan Kelapa Sawit BAB II AKUNTANSI UNTUK INDUSTRI KELAPA SAWIT II.1. Memilih Standar Akuntansi Keuangan II.2. Kebijakan Akuntansi BAB III PERPAJAKAN UNTUK INDUSTRI KELAPA SAWIT III.1. Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan III.2. Pajak Penghasilan (PPh) III.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) III.4. Pajak Bumi & Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan III.5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) Link Download Makalah Download Sekarang!   PS: Setelah klik link di atas akan muncul popup, Anda diminta untuk share ke facebook atau tweet ke twitter Anda, silahkan pilih. Setelah menekan tombol share, tombol download otomatis akan muncul dan Anda bisa segera mendownloadnya. PS2: Apabila kesulitan silahkan baca petunjuk tatacara mengunduh di laman “Cara Download...

Read More

Akuntansi Pertambangan Umum

Oleh : on Jun 17, 2013 in Makalah Akuntansi Pajak | 0 comments

Topik Makalah : ”Akuntansi Pertambangan Umum” Kategori : Akuntansi Perpajakan Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11/1967) sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian, dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 4/2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hadir untuk menggantikan UU No. 11/1967. Makalah ini secara komprehensif membahas aspek akuntansi sektor pertambangan umum. Sistematika pembahasannya mencakup hal-hal di bawah ini. Dan mengingat keberagaman komoditas dan tipe entitas tambang yang ada, maka terdapat juga beragam ketentuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, pembaca akan diarahkan untuk mendalami seluk beluknya. BAB I Sekilas Pertambangan Mineral dan Batubara I.1. Istilah Pertambangan Umum serta Pertambangan Mineral dan Batubara I.2. Pengertian Pertambangan, Mineral, dan Batubara I.3. Wilayah Pertambangan dan Kegiatan Usaha Pertambangan I.4. Bentuk Usaha Pertambangan BAB II Aspek Akuntansi Untuk Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara II.1. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia II.2. Perbandingan Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan II.3. Perbedaan Umum Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan II.4. SAK Khusus untuk Industri Pertambangan Umum II.5. PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral II.6. PSAK 33: Akuntansi Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum II.7. PSAK 16: Aset Tetap II.8. PSAK 19: Aset Tak Berwujud II.9. PSAK 14: Persediaan II.10. PSAK 23: Pendapatan II.11. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan BAB III Studi Kasus Analisis Laporan Keuangan Entitas Pertambangan Umum III.1. Daftar Perusahaan Publik untuk Sektor Pertambangan Minerba III.2. Studi Kasus Analisis Laporan Keuangan Tahun 2011 PT Vale Indonesia Tbk Link Download Makalah Download Sekarang!   PS: Setelah klik link di atas akan muncul popup, Anda diminta untuk share ke facebook atau...

Read More

Update Peraturan Perpajakan 2013

Oleh : on Jun 4, 2013 in Makalah Pajak | 0 comments

Topik Makalah : ”Update Peraturan Perpajakan 2013” Kategori : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Pajak sesuai kenyataan yang kita lihat saat ini, adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam segala hal. Bahkan ada pepatah yang mengatakan “tidak ada yang pasti di dunia ini, kecuali mati dan pajak.” Akan tetapi, meski merupakan sesuatu yang pasti, pajak juga merupakan sesuatu yang dinamis dan setiap waktu selalu terdapat perubahan. Sebagai warga negara, subjek pajak, dan wajib pajak, kita harus bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Hal ini menyangkut kepentingan kita untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita dengan baik. Makalah ini, mengulas secara komprehensif tentang perubahan-perubahan terkini mengenai perpajakan tahun 2013. Sistematika pembahasannya mencakup hal-hal di bawah ini. BAB I Update PPh Pasal 21 I.1. Perbedaan Pengertian I.2. Pemotong Pajak I.3. Penghasilan yang Terkait dengan PPh Pasal 21 I.4. Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 I.5. Pengurangan yang Diperbolehkan I.6. Tarif dan Penghitungan PPh I.7. Tarif dan Penghitungan PPh atas Pesangon I.8. Saat Pemotongan PPh Pasal 21 BAB II Update Faktur Pajak dan Peraturan PPN II.1. Objek PPN II.2. Penyerahan BKP dan Non Penyerahan BKP II.3. Pengusaha Kena Pajak II.4. Tarif PPN serta Dasar Pengenaan Pajak II.5. Faktur Pajak (FP) II.6. Pengkreditan Pajak Masukan II.7. Saat Terutang PPN II.8. Tempat Terutang PPN II.9. Pemungut PPN II.10. Kegiatan Membangun Sendiri II.11. Penyerahan Aktiva Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan II.12. Fasilitas di Bidang PPN BAB III Update Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak III.1. Jenis Pengujian Kepatuhan Perpajakan III.2. Penelitian III.3. Verifikasi III.4. Pemeriksaan III.5. Pemeriksaan Bukti Permulaan BAB IV Update Sengketa Pajak IV.1. Pengertian Sengketa Pajak IV.2. Proses Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi IV.3. Proses Pengurangan / Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar IV.4. Proses Keberatan   Link Download Makalah Download Sekarang!   PS: Setelah klik link di atas akan muncul popup, Anda diminta untuk share ke facebook atau tweet ke twitter Anda, silahkan pilih. Setelah menekan tombol share, tombol download otomatis akan muncul dan Anda bisa segera mendownloadnya. PS2: Apabila kesulitan silahkan baca petunjuk tatacara mengunduh di laman “Cara Download...

Read More

Tax Planning Vs Creative Accounting

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Akuntansi Pajak | 0 comments

Topik Makalah : “Tax Planning Vs Creative Accounting” Kategori Makalah :  Akuntansi Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak akan lebih optimal jika dikaitkan dengan pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi. Dari sisi positifnya, pemahaman yang baik ini akan berefek pada creative accounting, namun dari sisi negatifnya hal tersebut dapat berakibat pada aggressive accounting. Makalah ini membahas secara komprehensif mengenai perencanaan pajak yang dikaitkan dengan creative accounting. Pembahasannya mencakup hal-hal berikut ini. BAB I Dasar-Dasar Tax Planning I.1. Pendahuluan I.2. Aspek-aspek dalam Tax Planning I.3. Strategi Umum BAB II Perencanaan Pajak Dalam Pajak Penghasilan II.1. Efisiensi dalam Pajak Penghasilan Badan II.2. Efisiensi dalam...

Read More

Akuntansi Dan Pajak Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Akuntansi Pajak | 0 comments

Topik Makalah : “Akuntansi Dan Pajak Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi“ Kategori : Akuntansi Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah salah satu andalan Indonesia dalam membangun ekonomi, begitu pentingnya kedudukan Migas maka pengaturan diadakan tersendiri, ke-eksklusifannya bukan hanya wilayah pertambangan tetapi juga pengusahaanya hanya menjadi kekuasaan negara. Sebelum tahun 1960 pengaturan masalah Migas masih tergabung dengan masalah pertambangan umum. Akan tetapi, sejak tahun 1960 dengan keluarnya UU No 44 Prp. 1960 tentang Migas pengaturan masalah Minyak dan Gas Bumi menjadi tersendiri. Pengaturan bahwa minyak dan Gas Bumi menjadi kekuasaan negara disebutkan secara tegas dalam “Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara” (UU No 44 Prp.1960 Pasal 2). Berdasarkan penguasaan oleh negara ini kemudian ditegaskan bahwa Migas hanya diusahakan oleh perusahaan negara. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) “Usaha pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara semata-mata”. Oleh karena itu, Negara mendirikan perusahaan negara yang khusus untuk mengusahakan pertambangan Migas dengan nama PN Pertamina berdasarkan PP No 27...

Read More

Akuntansi Perpajakan Organisasi Nirlaba

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Akuntansi Pajak | 0 comments

Topik Makalah : “Akuntansi Dan Perpajakan Organisasi Nirlaba” Kategori : Akuntansi Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Makalah ini secara komprehensif membahas aspek akuntansi dan pajak. Untuk memahami aspek akuntansi dan pajak secara baik, diperlukan pemahaman Organisasi Nirlaba secara baik pula Sistematika pembahasannya mencakup hal-hal di bawah ini. BAB I Sekilas Organisasi Nirlaba I.1. Pengertian Organisasi Nirlaba I.2. Karakteristik Organisasi Nirlaba BAB II Pembukuan Organisasi Nirlaba Menurut Ketentuan Perpajakan Vs. PSAK 45 (Revisi 2010) II.1. Pengertian Badan II.2. Pembukuan Menurut Perpajakan dan PSAK 45 BAB III Perlakuan PPh Untuk Organisasi Nirlaba III.1. Piutang dan Penyisihan/Penghapusan Piutang Tak Tertagih III.2. Persediaan III.3. Aset/Aktiva Tetap dan Penyusutan III.4. Aset Tetap Leasing III.5. Aset Tidak Berwujud III.6. Liabilitas III.7. Penghasilan sebagai Objek dan Non Objek Pajak III.8. Pengurang Penghasilan Bruto III.9. Perlakuan PPh Pasal 21 BAB IV Perlakuan PPN Untuk Organisasi Nirlaba IV.1. Organisasi Nirlaba sebagai Pengusaha Kena Pajak IV.2. Objek dan Non Objek PPN IV.3. Penyerahan BKP dan Non Penyerahan BKP IV.4. Tarif PPN serta Dasar Pengenaan Pajak IV.5. Faktur Pajak (FP) IV.6. Pengkreditan Pajak Masukan IV.7. Saat Terutang PPN IV.8. Tempat Terutang PPN  ...

Read More

Tax Planning Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Oleh : on May 16, 2013 in Makalah Pajak | 0 comments

Topik Makalah : “Tax Planning Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi“ Kategori Makalah : Makalah Pajak Penulis : Prianto Budi S. Penerbit : PT Pratama Indomitra Konsultan Umumnya perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya. Makalah ini membahas secara komprehensif mengenai perencanaan pajak (tax planning) bagi wajib pajak orang pribadi. Pembahasannya mencakup hal-hal berikut ini. BAB I Dasar-Dasar Tax Planning I.1. Pendahuluan I.2. Aspek-aspek dalam Tax Planning I.3. Strategi Umum BAB II Perencanaan Pajak Dalam Pajak Penghasilan II.1....

Read More
Page 1 of 212

Post to Feed